f. PPh Pasal 15. Perubahan kebijakan yang cukup signifikan terkait dengan e-SPT adalah kebijakan terkait dengan pelaporan PPh Pasal 21/26. Dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 14/PJ/2013 pada tanggal 18 April 2013, maka mulai 1 Januari 2014 e-SPT PPh 21/26 wajib digunakan oleh pemotong pajak yang : melakukan pemotongan PPh Dalam Pasal 23, uang lembur termasuk dalam kategori penghasilan pasif yang dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah uang lembur yang diterima. Published on May 8, 2023 Pengertian Tarif PPh 23 Tarif PPh 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah & penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Pemerintah telah menerbitkan aturan pengenaan pajak natura melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK 66/2023). Berdasarkan aturan tersebut, pemotongan pajak atas imbalan berupa natura/kenikmatan mulai dilakukan pada 1 Juli 2023. Merujuk Pasal 3 PMK 66/2023, yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh) adalah pengantian atau Dilansir dari lama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay.

pertanyaan pajak penghasilan pasal 23